SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN 

(PP NOMOR 71 TAHUN 2010)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, BAB 1, pasal , ayat 3 menjelaskan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya di singkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan  dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap pelaporan pemerintah wajib menyajikan laporan keuangan berdasarkan SAP. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yakni menerapakan SAP Berbasis Akrual (BAB II, Pasal 4, ayat 1). SAP berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD (BAB I pasal 1 ayat 8).  BAB II pasal 7 ayat 1 selanjutnya menjelaskan bahwa penerapan SAP berbasil akrual dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP berbasis kas menuju Akrual menjadi penerapan SAP berbasis Akrual. Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran II PP Nomor 71 menyatakan bahwa masa efektif standar dimaksud hanya sampai dengan pelaksanaan anggaran tahun 2014.

Komponen Laporan Keuangan (PP No 71 Th 2010, Lampiran I)

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)     :  Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. unsur yang tercakup secara langsung oleh LRA terdiri dari : pendapatan - LRA, belanja, transfer dan pembiayaan 
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran (LSAL) : menyajikan informasi kenaikkan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
3. Neraca : menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu
4. Laporan Operasional (LO) : menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemeintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan
5. Laporan Arus Kas (LAK) :menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas  pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) : menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) : meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional< Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas. CALK juga mencakup tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan  untuk diungkapkan di dalam SAP serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.